ISU PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

Isu Pengembangan Infrastruktur

Persoalan infrastruktur sangat kompleks, melibatkan banyak disiplin ilmu. Masing-masing daerah bisa saja menghadapi persoalan yang berbeda. Namun ada sejumlah persoalan bersama yang dihadapi yang antara lain adalah :

·         Perkembangan tata ruang kota yang tak terkendali akibat urbanisasi; pembangunan infrastruktur kalah cepat dengan perubahan tata ruang tersebut;

·         Berkurangnya daya dukung lahan, terutama daerah perkotaan;

·         Konflik elit politik;

·         Konflik penduduk, potensial konflik daerah;

·         Sumber daya air yang tidak dikelola oleh satu instansi, tapi dikelola oleh banyak instansi terkait;

·         Bencana alam;

·         Keterbatasan sumber dana pemerintah;

·         Rusaknya jalan-jalan nasional / utama akibat musim dan pembebanan yang diatas daya dukung perkerasan;

·         Lebih merupakan isu kebijakan dan budget daripada isu teknis;

·         Proses politik dan keterlibatan publik: harapan dan perubahan pola hidup;

·         Kapasitas finansial (financial capacity);

·         Manajemen pertumbuhan (Growth management);;

·         Manajemen aset(Asset management)

·         Iptek (Knowledge and technology);

·         Kompleksitas sistem & kerentanan (System complexity and vulnerability)

·         Kapasitas daya kerja.

Para pakar infrastruktur dari berbagai negara di Asia Pasifik memiliki kesamaan persepsi mengenai masalah mendasar dalam pembiayaan infrastruktur dengan membahas lima isu, antara lain:

1.      Isu Peran Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

·         Inftrastruktur memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan jangka pendek menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dan jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait

·         Infrastruktur sepertinya menjadi jawaban dari kebutuhan negara-negara yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung tumbuhnya pusat ekonomi dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa serta merendahkan biaya aktifitas investor dalam dan luar negeri;

·         Menyadari pentingnya infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, para pakar infrastruktur sepakat bahwa dalam mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah sebagai pemain utama dalam sektor infrastruktur selayaknya menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional, sehingga infrastruktur dapat dibenahi baik secara kuantitas maupun kualitas. Pembangunan infrastruktur juga sepatutnya melibatkan pihak swasta dan masyarakat demi tercapainya pembangunan berkesinambungan. Haruslah ada kombinasi yang tepat antara infrastruktur berskala besar dan kecil untuk mencapai target penanggulangan kemiskinan dan Agenda 21. Untuk itu perlu pendekatan lebih terpadu dalam pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan sampai pelayanannya kepada masyarakat, guna menjamin sinergi antar sektor, daerah maupun wilayah.

2.      Isu Pembiayaan Infrastruktur Oleh Pemerintah

·         Diakui oleh pakar-pakar bahwa pemerintah memang menghadapi tantangan serius dalam pembiayaan infrastruktur dimana keterbatasan dana menyebabkan tidak mungkinnya pemerintah mengandalkan metode pembiayaan konvensional untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat. Bahkan untuk infrastruktur dimana kelayakan finansial tidak mungkin dicapai seperti di daerah terpencil dan pedesaan, dana pemerintah masih belum mencukupi mengingat biaya investasi yang cukup besar;

·         Mengingat keterbatasan dana pemerintah, maka cost-recovery sebaiknya dikembangkan secara bertahap dengan prioritas awal menutup biaya operasional dan perawatan, sehingga pada akhirnya anggaran pemerintah dapat dialokasikan khusus untuk prasarana dengan manfaat sosial tinggi namun kelayakan finansial rendah;

·         Pemerintah juga disarankan mengembangkan sumber pendanaan alternatif seperti penerbitan surat berharga, pajak langsung (earmark-ed) atau dana infrastruktur, iuran pengguna dan skema pembiayaan proyek.

·         Menyadari tantangan pembiayaan infra-struktur, perlu tetap dikedepankan prinsip “Infrastructure for All”, dengan pemerintah menjamin kesetaraan sosial melalui penyediaan prasarana dasar dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan;

·         Dalam hal subsidi silang dari pengguna komersial ke pengguna non komersial, transparansi dan prinsip keterjangkauan biaya harus diutamakan;

·         Dalam menjamin efektivitas proyek infrastruktur, partisipasi masyarakat harus didorong.

3.      Isu Tentang Kemitraan Publik dan Swasta dalam Infrastruktur

·         Diakui - keterbatasan sumber daya pemerintah telah menjustifikasi hadirnya pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur.

·         Dalam beberapa kasus, seringkali pemerintahan terlalu birokratis, sehingga tidak seefisien sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur.

·         Walaupun banyak manfaat kemitraan swasta dengan pemerintah dalam infrastruktur, terdapat pula banyak proyek infrastruktur yang melibatkan pihak swasta yang menghadapi masalah operasional karena kurang jelasnya kebijakan pemerintah terutama kerangka hukum dan perundang-undangan, resiko nilai tukar mata uang dan berbagai ketidak pastian yang ber-muara pada terlalu tingginya biaya pengguna

·         Para pakar mengusulkan kemitraan pemerintah dengan pihak swasta dalam mengevaluasi tujuan dari proyek dan menetapkan pembagian resiko yang adil, menjamin pendapatan minimum dan menjamin konsistensi peraturan perundang-undangan;

·         Pemerintah juga seharusnya menjamin kelayakan ekono-mis proyek infrastruktur sebelum menerapkan kemitraan dengan swasta.

·         Diperlukan kebijakan kemitraan yang jelas dan sebaiknya disampaikan pula kepada masyarakat.

·         Pemerintah perlu senantiasa menjamin bahwa kepentingan publik, investor dan pengguna tetap dilindungi, diantaranya melalui konsultasi dengan masyarakat dan membentuk badan regulator independen bila diperlukan.

·         Mekanisme pasar perlu dijamin untuk mendorong terbentuknya corporate governance yang baik meliputi persaingan sehat, transparansi dan akuntabilitas.

·         Pendanaan kemitraan sektor publik dan swasta dapat dikembangkan melalui metode-metode seperti asset-backed securities, modified turn key system, dana infrastruktur dan skema insentif lainnya.

4.      Swastanisasi Atau Lebih Sering Dikenal Sebagai Privatisasi

·         Metode ini yang sering dipercayai membawa efisiensi dalam alokasi investasi, meningkatkan kualitas pelayanan, seringkali membawa masalah karena sulitnya mempertemukan dua kepentingan yang berbeda antara pemerintah yang menonjolkan kesejahteraan masyarakat dan swasta yang lebih mencari keuntungan.

·         Privatisasi juga sering menghadapi kendala penolakan masyarakat yang mungkin disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep privatisasi yang sebenarnya dan karena kurang terbukanya proses privatisasi tersebut. Untuk itu konsultasi dengan masyarakat dan penyuluhan konsep harus sering dilaksanakan.

·         Pemerintah seharusnya memfasilitasi dalam meningkatkan minat investasi asing, menjamin prosedur pemberian izin transparan, memperbaiki iklim usaha dan bila perlu membentuk badan regulator mempertimbangkan kondisi nasional masing-masing negara.

5.      Manajemen aset dan pengembangan teknologi;

·         Defisit dalam biaya pemeliharaan, yang membawa implikasi menurunnya kondisi pelayanan aset sehingga secara sistem kebutuhan biaya rehabilitasi meningkat. Fenomena ini mendorong terjadinya biaya ekonomi tinggi yang merugikan ekonomi domestik dan regional dengan meningkatnya harga sementara produktivitas justeru menurun. Bantuan internasional sesuai preseden belum pernah signifikan, tidak seperti bantuan pembangunan infrastruktur baru;

·         Langkah-langkah yang ditawarkan terutama penerapan metode-metode percontohan yang sudah terbukti berhasil sebelumnya disertai adaptasi lokal, sehingga biaya dalam memproduksi mampu biaya bagi secara total dapat dioptimalkan.

·         Sistem penganggaran juga perlu ditinjau kembali terkait keberlanjutan fungsionalisasi aset infrastruktur seperti jaminan sumber pendanaan dari pengguna maupun kontrak berdasarkan area, multi tahun atau kontrak berbasis kinerja;

·         Pilihan teknologi sangat penting untuk efisiensi, namun bagi negara-negara berkembang sering kesulitan terutama biaya. Oleh karena itu, ditekankan pentingnya meningkatkan kerjasama internasional Asia Pasifik dalam pengelolaan aset infrastruktur yang sebagai wahana pula bagi peningkatan daya saing ekonomi wilayah.

·         Seiring globalisasi, tantangan domestik dan tekanan eksternal kian mendesak banyak negara melakukan pembenahan karena kompetisi yang semakin ketat. Infrastruktur fisik baik prasarana transportasi, sumber daya air, energi, air bersih, kereta api, drainase dan sanitasi, telekomunikasi maupun pengelolaan sampah, sebagai modal sosial masyarakat merupakan prasyarat aktivitas sosial dan ekonomi, sehingga termasuk diantara faktor daya saing terpenting dalam menghadapi persaingan global.

Pada tingkat regional, wilayah Asia Pasifik sebagai pusat ekonomi terpenting di dunia juga memerlukan investasi infrastruktur untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonominya. Maka, kerjasama antara negara-negara di wilayah Asia Pasifik dalam bidang pembiayaan pemerintah, kemitraan pemerintah dan swasta, manajemen aset dan teknologi infrastruktur sangatlah penting dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Kerjasama ini diperkirakan akan berkembang di seputar tiga isu penting yaitu:

·         Harmonisasi system infrastruktur dan standar teknis antara Negara-negara Asia Pasifik untuk memfasilitasi pergerakan barang dan jasa secara mulus.

·         Meningkatkan riset terpadu, database infrastruktur regional, pertukaran profesional, riset gabungan dan aktivitas lainnya yang mendorong pertukaran pengalaman, keahlian dan pengetahuan, dan